Sebebas Apa Kita Bermedia Sosial?

0
355
Ilustrasi: Paul Blow/aeon.co

Kehadiran media sosial tak sekadar mengubah tata pola komunikasi antar manusia. Tapi juga berpengaruh besar pada tata bahasa, tata etika, tata pergaulan, hingga tata dunia. Dari sisi bahasa misalnya, ada banyak istilah yang kemudian muncul seiring perkembangan media sosial, seperti buzzer, hoax, hatter, hate speech, dan lain sebagainya.

Baru-baru ini Pemerintah melalui Kominfo memblokir media sosial Telegram. Alasannya, Telegram banyak dijadikan media untuk mengumbar kebencian, penyebaran paham radikalisme, hingga terorisme. Kemudian, langkah Kominfo ini pun menuai pro kontra. Yang pro mengatakan pemblokiran akan mengurangi kebebasan berekspresi, sedang yang kontra berpandangan perlu ada kekebasan yang dikontrol.

Bagaimana sebenarnya kebebasan ber media sosial?

Dengan adannya media sosial memang telah terjadi revolusi ekspresi. Jika sebelum era media sosial (dunia maya), seseorang akan berpikir beberapa kali jika hendak berkata-kata, bertingkah, dan berbuat di ranah publik. Karena hal itu mewajibkan menyertakan tubuh secara fisik. Ada etika komunikasi personal yang dimiliki tiap orang. Nilai kepantasan selalu ditimbang-timbang.

Namun, media sosial meruntuhkan etika komunikasi personal tersebut. Karena seseorang tak harus hadir secara fisik, melainkan cukup lewat akun yang boleh jadi riil atau fiktif. Dari situlah seakan-akan ada kebebasan tanpa batas yang menanggalkan etika komunikasi personal. Ujaran kebencian mudah disebar, cacian bertebaran dimana-mana lewat media sosial.

Di sejumlah negara, banyak negara yang tak serta-merta memegang kebebasan yang buta akan kehadiran media sosial. Setidaknya ada lebih dari lima negara yang pernah memblokir media sosial. Diantaranya Rusia, China, Mesir, Republik Kongo, Chad, Uganda, Korea Utara. Negara-negara itu menerapkan aturan ketat soal penggunaan media sosial, sebagaimana ditulis bisnis.com.

Lalu apakah memblokir adalah satu-satunya cara? Ternyata tidak selalu demikian. Tulisan Maria Brigita Blessty di remotivi.or.id bisa membantu memberi gambaran bagaimana negara bisa berperan mengontrol media sosial. Di Jerman, ada aturan pengguna media sosial harus menghapus konten berbau rasis yang menyebarkan kebencian dalam waktu 24 jam. Jika tidak ada denda cukup besar bagi pengguna media sosial. Di setiap moderator plaform media sosial, diwajibkan menyetorkan ujaran-ujaran kebencian yang kemudian harus dihapus oleh penggunanya.

Jadi, di sejumlah negara maju, bahkan di Amerika Serikat pun ada pembatasan ujaran kebencian. Sehingga langkah pemerintah Indonesia untuk ikut campur tangan dalam penggunaan media sosial bukan hal baru. Hanya saja, langkah apa yang perlu ditempuh memerlukan diskusi. Salah satunya bisa meniru Jerman dengan menerapkan aturan ketat untuk penghapusan konten dan denda.

Karena melihat fakta yang ada saat ini, pengaduan ke Kominfo banyak konten yang mengandung ujaran kebencian. Kominfo mencatat jumlah konten negatif yang dilaporkan mencapai angka 5.142 aduan pada 2017.  Hoax menempati posisi kedua dengan jumlah 5.070 aduan. Sedangkan konten pornografi terhitung ada 308 aduan, radikalisme atau terorisme sebanyak 267 aduan, dan penipuan online mencapai 80 aduan.

Ya, media sosial memang memberi kebebasan berekspresi kepada kita. Tapi, kebebasan itu harus beretika dan tak bebas betulan. Begitulah.

 

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here