Kini sedang ramai dibahas tentang Publisher Rights di Indonesia. Ada pro, ada kontra.
Regulasi Publisher Rights ini sebenarnya sudah mulai dibahas pada 2021 lalu. Bahkan mungkin jauh sebelumnya sudah dibicarakan oleh kalangan-kalangan terbatas. Latar belakangnya adalah pengaturan itu diperlukan untuk menjaga ruang digital tetap seimbang sekaligus menjaga koeksistensi media.
Kronologi Isu Publisher Right
– 19 Oktober 2021
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menerima draft usulan regulasi Publisher Rights dari Dewan Pers dan Task Force Media Sustainability. Draft berjudul “Usulan Jurnalisme Berkualitas dan Tanggung Jawab Platform Digital” itu disusun dan diajukan perwakilan asosiasi dan perusahaan media serta wartawan Indonesia.
Menkominfo mengapresiasi usulan Dewan Pers dan komunitas media untuk mengatur hubungan antara media massa, publisher dan platform digital serta menjaga koeksistensi ekosistem media di Indonesia.
– 17 Februari 2023
Dewan Pers menyampaikan Draf Usulan Rancangan Perpres terkait Media Sustainability. Sesuai informasi yang dipublish oleh Dewan Pers, surat itu bernomor 170/DP/K/I/2023. Berisi 8 bab dan 14 pasal.
