Kabupaten Bojonegoro cukup kaya. Betapa tidak, APBD 2021 telah disahkan sebesar Rp 6,2 triliun. Angka ini cukup jauh di atas Kabupaten Tuban sebesar Rp 2,4 triliun. APBD Bojonegoro juga di atas Kabupaten Gresik yang hanya Rp 3,4 triliun.
Sangat wajar jika banyak proyek fisik direncanakan pada tahun 2021 ini. Beberapa rencana telah ditetapkan sesuai penggunaan APBD. Diantaranya penuntasan pengerjaan jalan cor sebesar Rp 983 miliar. Tahun 2020, sejumlah jalan antar kecamatan dibangun cor. Di beberapa titik, jalan poros kecamatan mirip jalan tol. Cukup nyaman dan memudahkan warga untuk beraktivitas. Diharapkan dengan kualitas jalan bagus, perekonomian warga akan ikut naik.
Urusan fisik, Pemkab Bojonegoro juga merencanakan pembangunan rumah sakit di wilayah selatan, yakni di Kecamatan Temayang. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 23 miliar untuk pengurusan Amdal dan pengadaan lahan. Pembangunan fly over HOS Cokroaminoto (FS) yang dianggarkan Rp 450 juta. Selain itu juga pembangunan PJU, perbaikan saluran air, lanjutan jembatan Kanor-Rengel, dan sejumlah rencana pembangunan fisik lain.
Pembangunan jalan menggunakan cor beton perlu mendapat apresiasi, karena kebijakan ini membuat akses jalan lebih nyaman. Jika dulu antar kecamatan banyak jalan rusak, maka kini sudah mulus. Tinggal pemerintah dan warga saling menjaga agar proyek tersebut awet. Di sejumlah titik jalan, bahkan menyajikan pemandangan indah. Masyarakat pun lebih nyaman berkendara.
Akan tetapi, pembangunan fisik tentu tak menyelesaikan masalah 100%. Pembangunan fisik sebagus apapun harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Bojonegoro. Apalagi, Bojonegoro menghadapi tantangan lama, yakni angka kemiskinan. Angka ini naik lantaran terpukul oleh pandemi covid-19.
Data Biro Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019 sebanyak 154.000 orang atau sekitar 12.38 persen. Lantas di tahun 2020 jadi sebanyak 161.000 orang atau sekitar 12.87 persen. Dengan angka kemiskinan ini, Bojonegoro masih menempati urutan ke-11 sebagai daerah miskin.
Pembangunan SDM
Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro memang mulai terlihat. Jalan, saluran air, trotoar, hingga embung dibangun. Pasar dan rumah sakit tingkat kecamatan juga dibangun. Hal ini tak lepas dari besarnya anggaran belanja yang dipunyai pemkab Bojonegoro.
Namun, sebagai catatan pergantian tahun, ada beberapa poin penting yang perlu dikembangkan Pemkab Bojonegoro agar makin maju dan mampu menyejahterakan masyarakatnya. Di samping pembangunan fisik yang gencar dilakukan pemkab, tak kalah penting adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Notoadmodjo (1992) menyebut pengembangan kualitas SDM dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : aspek fisik dan aspek non fisik. Aspek fisik lebih berkaitan dengan kesehatan dan gizi. Kualitas SDM yang bagus selalu ditopang dengan tingkat kesehatan dan gizi yang tinggi.
Di masa pandemi covid-19, jumlah pasien positif terinfeksi virus cukup tinggi. Angkanya selalu naik hingga menjelang pergantian tahun. Pada sisi lain, pemerintah merencanakan vaksinasi di awal 2021. Ini tantangan Pemkab Bojonegoro untuk membuat desain proses vaksinasi covid-19, karena jangan sampai pandemi covid-19 membuat kualitas SDM masyarakat Bojonegoro anjlok. Di samping itu, angka stunting, angka kematian bayi, serta angka kematian ibu melahirkan harus mampu ditekan.
Sementara itu, kualitas SDM non fisik adalah berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan. Ini berhubungan dengan cara pandang dan skill yang dimiliki masyarakat. Banyak program pemkab Bojonegoro untuk meningkatkan pendidikan, seperti aneka beasiswa. Hanya saja, sampai saat ini beasiswa tersebut belum menunjukkan hasil signifikan.
Masyarakat Bojonegoro ke depan harus mampu bersaing di berbagai bidang. Ini harus dimulai dari kualitas pendidikan yang baik. Sampai saat ini kualitas pendidikan Bojonegoro masih belum bergerak pada masalah infrastruktur. Banyak gedung sekolah yang rusak. Padahal, sudah saatnya Bojonegoro bersaing di bidang kualitas pendidikan, bukan berkutat pada masalah infrastruktur gedung sekolah.
Kualitas SDM juga sangat berpengaruh pada pengembangan desa. Apalagi pada 2021 ada rencana bantuan keuangan daerah (BKD sebesar Rp 450 miliar lebih akan digelontorkan ke desa. Ini tantangan besar bagi pemerintah desa yang mengharuskan profesionalitas dan sesuai dengan peraturan perundang undangan serta memperhatikan kualitas pengerjaan.
Akhir kata, mari kita awali tahun 2021 ini dengan semangat perubahan menjadi lebih baik, lebih maju, lebih produktif, dan lebih energik. Anggaran besar yang dimiliki Pemkab Bojonegoro juga menyimpan tantangan besar. Perlu ada kajian strategis untuk memajukan kabupaten Bojonegoro. Selamat tahun baru 2021.
*) Catatan: Artikel ini sebelumnya tayang di Jawa Pos Radar Bojonegoro edisi cetak, Minggu 3 Januari 2021
