Film pendek berjudul “KTP” sedang banyak ditonton di media sosial, di antaranya di Facebook dan Youtube. Film yang menceritakan tentang petugas kecamatan yang melakukan pendataan warga ini benar-benar menarik dan memancing diskusi di warung kopi hingga diskusi berat dengan memakai kacamata teori. Dan memang benar sih, film “KTP” unik.
Tak heran jika film tersebut memenangi Festival Video Edukasi (FVE) 2016 untuk kategori umum. FVE sendiri merupakan ajang lomba film pendek yang digelar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan dimulai tahun 2007. Film ini diproduksi oleh Asa Film dengan lokasi di daerah Imogiri, Yoogyakarta.
Film “KTP” menceritakan tentang petugas kecamatan bernama Darno mendatangi rumah Mbah Karsono yang berencana membuatkan KTP. Karena dengan KTP Mbah Karsono bisa memperoleh jaminan kesehatan dari negara. Saat ditanya agama, Mbah Karsono menjawab Kejawen. Darno jadi bingung karena agama harus dipilih diantara 6 agama yang diakui negara. Sayangnya Mbah Karsono tetap ingin ditulis beragama Kejawen. Lantaran tidak ada solusi, akhirnya mereka melibatkan Pak RT, Pak RW, dan mengundang semua warga. Singkat cerita, Mbah Karsono tetap tidak mengurus KTP karena warga bersepakat akan mengurusnya jika suatu saat sakit.
Film ini memantik diskusi tentang hubungan negara dan masyarakat. Menonton film ini, kita ditunjukkan perlunya proses musyawarah untuk menyelesaikan persoalan warga. Dan negara dihadirkan dalam proses musyawarah tersebut. Vani Dias Adiprabowo dari Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta membuat studi tentang tiga film pemenang FVE, yang salah satunya KTP. Menurut dia, film itu menghadirkan negara untuk mengayomi masyarakat bawah. Musyawarah juga menjadi jalan solusi tiap persoalan yang dihadapi warga miskin. Vani menganalisis film ini menggunakan teori semilogi.
Tapi benarkah demikian? Film ini juga bisa dibaca bahwa aturan negara dalam hal ini pembuatan KTP ternyata menjadi sumber masalah bagi warga miskin. Tapi pada sisi lain, KTP menjadi sarat bagi warga miskin mendapatkan pelayanan. Dilematis. Namun, ending film ini cukup menarik yakni ada kesepakatan warga untuk mengurus Mbah Karsono. Ini bisa dimaknai bahwa negara dan warga sekitar harus hadir dalam upaya menyelesaikan persoalan warga miskin. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Duh, kok jadi berat pembacaannya ya? Oh ya, coba perhatikan di film ini Nunung mengembalikan palu milik Mbah Karsono yang dipinjam suaminya. Dan mbah Karsono menanyakan arit yang juga dipinjam tapi belum dikembalikan. Kok palu dan arit? Mungkin inilah yang namanya film yang selalu bisa dimaknai dengan seribu cara.
Oh ya tambahan lagi. Yang khas dari film ini adalah pertanyaan Darno “Lha Pripun Mbah?”
